Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke DIY. Foto : Singgih/mr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Bangsa Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana pada triwulan pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97 persen, triwulan kedua 2020 turun hingga minus 5,32 persen dan triwulan ketiga 2020 minus 3,49 persen.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan tersebut tentunya juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” ungkap Hatari saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke DIY, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Hatari menambahkan, selama ini perekonomian ekonomi DIY ditopang sektor pendidikan dan pariwisata. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) pada rilis 15 Oktober 2020 menyebutkan bahwa per September 2020 ekspor Pertanian DIY naik sebesar 16,22 persen atau senilai 0,41 miliar dollar Amerika Serikat (AS) serta ekspor industri pengolahan naik  sebesar 6,61 persen atau senilai 11,56 miliar dollar AS.

“Ini DIY kan hampir sama dengan Bali yang mana perekonomiannya ditopang oleh sektor pendidikan dan pariwisata. Namun justru sektor lainnya seperti pertanian dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang naik di tengah pandemi ini,” ungkap politisi F-NasDem itu.

Hatari berharap pemulihan juga dapat terjadi pada komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang lain yaitu konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah. Pada triwulan III tahun 2020 Konsumsi Rumah Tangga di DIY meningkat seiring meningkatnya pendapatan dengan mulai bergeraknya beberapa sektor pada masa kebiasaan baru.

“Kinerja investasi juga mencatatkan perbaikan, meski masih terbatas, dengan mulai kembalinya pengerjaan proyek strategis nasional dan proyek pemda yang sempat ditunda pada semester awal 2020. Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi global juga mendorong peningkatan ekspor DIY,” ujar Hatari.

“Penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah juga terus didorong dengan pemberlakuan relaksasi ketentuan pada level operasional dan administrasi. Sampai dengan September 2020, anggaran belanja pemerintah DIY, kota, dan kabupaten se-DIY telah terealisasi 63,3%,” ujar legislator dapil Maluku Utara itu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fiskal insentif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi Covid-19 baik di bidang keuangan negara dan kebijakan di sektor jasa keuangan.

Pemerintah juga telah menempatkan uang negara pada bank umum dan Bank Pembangunan Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penempatan Uang Negara pada Bank dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (skr/sf)